Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dalam pertemuan dengan jajaran PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tengah melakukan penelaahan mendalam terhadap tata kelola subsidi pupuk dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025. Penelaahan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi.

Ketua BAKN DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan program subsidi pupuk.

“Dari hasil penelaahan kami, terdapat berbagai ketidaktepatan dalam penyaluran pupuk bersubsidi, mulai dari data petani yang tidak akurat, distribusi yang tidak merata, hingga penyimpangan dalam penyaluran,” ujar Andreas dalam pertemuan dengan jajaran PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Menurut Andreas, permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya kendala dalam penggunaan Kartu Tani, keterbatasan anggaran, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan subsidi. Ia menyoroti adanya kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi subsidi pupuk di lapangan.

“Kementerian Pertanian menetapkan alokasi sebesar 9,55 juta ton, namun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk 9,03 juta ton dengan nilai Rp44 triliun. Ini jelas belum memenuhi kebutuhan petani di lapangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data dalam sistem e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang digunakan untuk menentukan penerima subsidi.

“Data yang tidak valid dapat menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mendorong adanya perbaikan sistem dan integrasi data secara menyeluruh,” pungkasnya. (afr/aha)